Dewan Gereja Sedunia melalui Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan dukungan UNAIDS mengadakan Konsultasi dan Lokarkarya untuk merumuskan Rencana Kerja Sama Advokasi di Indonesia. Kegiatan ini diadakan di Pondok Remaja, Cipayung mulai tanggal 19-21 Oktober 2022. Peserta yang hadir berasal dari berbagai daerah, dari Aceh sampai Papua utusan dari: Jejaring masyarakat sipil khususnya sesama manusia dengan HIV dan AIDS, popolasi kunci, aktivis Advokasi Kesehatan, HAM dan Hak Perempuan, lembaga keagamaan dan organisasi profesi kesehatan, Kementerian kesehatan – Pengelola Program HIV –AIDS Program, Country Coordination Mechanism, Principal Recipients and Sub Recipients, WHO, UNAIDS.
Narasumber kegiatan berasal dari PGI, WCC, Kemenkes RI, Global Fund dan UNAIDS. Gracia Ros dari WCC sengaja hadir dalam acara ini dari Bolivia. Dalam Konsultasi Nasional ini yang menjadi utusan dari gereja HKBP adalah Diak. Berlina Sibagariang sebagai Sekretaris Eksekutif HKBP AIDS Ministry.
Konsultasi Nasional kali ini mengusung topik “HIV Back on The Agenda” karna selama masa pandemi covid 19, penanganan isu HIV/AIDS kurang mendapat perhatian dan masih banyak masyarakat belum memahami tentang HIV/AIDS dengan baik. Kasus HIV AIDS bagi sebagaian orang juga masih hal yang tabu untuk dibicarakan, mitos dan fakta masih banyak beredar di dalam gereja dan masyarakat.
Tujuan konsultasi dan lokakarya ini adalah untuk melaksanakan konsultasi dengan melibatkan jejaring sesama manusia dengan HIV AIDS dan Populasi Kunci, Gereja dan komunitas lintas agama, kementerian kesehatan/Pengelola Program HIV AIDS dan CCM (Country Coordination Mechanism) Global Fund, Merumuskan rencana advokasi bersama dan penguatan rencana advokasi yang sudah ada, untuk mempertahankan keberlanjutan pennaganan HIV AIDS tingkat nasional dan metode partisipastif, Memperkuat kerjasama tingkat nasional diantara pemangku kepentingan
Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan PGI yaitu Pdt Jimmy Sormin mengajak peserta supaya tetap menyampaikan melalui khotbah tentang pelayanan khotbah, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesembuhan. Sejak tahun 2005, PGI sudah menginisiasi Komite AIDS yang mendorong gereja-gereja memiliki unit khusus untuk penanganan isu HIV AIDS.
Pemerintah juga menyampaikan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan pemahaman dan penjangkauan terhadapa ODHIV. Rencana Aksi Nasional penanggulangan HIV AIDS tidak dapat dikerjakan oleh Kemenkes sendiri. Diperlukan Lembaga Swadaya Masyarakat dan berbagai pegiat lintas agama untuk menyebarkan pemahaman yang benar dan penjangkauan terhadap ODHIV.
Dengan demikian diperlukan kerjasama dalam penanganan semua pihak untuk mencapai titik terendah populasi ODHIV dan meningkatnya pemahaman tentang HIV AIDS. Melalui adanya kesepahaman tentu akan menghilangkan stigma dan menghasilkan kesetaraan untuk bertujuan pada keberlanjutan pembangunan dan diperlukan kerjasama dalam penanganan semua pihak untuk mencapai titik terendah populasi ODHIV dan naiknya pemahaman tentang HIV AIDS.
Ditulis oleh: Diak. Oka Nurhayati Harianja